Friday, 14 February 2014
Sultan Hassanal Bolkiah telah mengumumkan langkah pemerintah untuk menegakkan hukum pidana berbasis Syariah Islam secara bertahap mulai bulan April tahun ini.
Setelah pengumuman itu, sebuah delegasi yang terdiri dari 18 anggota yang dipimpin oleh Menteri Agama Brunei Mohamemd Abdul Rahman, mengunjungi Kerajaan Arab Saudi untuk mempelajari metode pelaksanaan hukum pidana Syariah. Delegasi tersebut kembali ke Bandar Seri Begawan pada hari Rabu, setelah kunjungan lima hari, demikian laporan arabnews.com.
Sumber resmi mengatakan kepada Arab News pada hari Kamis bahwa delegasi bertemu dengan Putra Mahkota Salman bin Abdulaziz untuk membahas hukum syariah bersama. Delegasi terdiri atas wakil dari Dewan Agama Islam, Kejaksaan Agung, Kantor Mufti Negara, Kantor Perdana Menteri, Departemen Agama, Departemen Informasi, Kepolisian, Departemen Kepenjaraan dan Kementerian Kesehatan, kata seorang pejabat dari Kedutaan Brunei.
Delegasi tersebut melakukan pertemuan dengan dua hakim kepala Arab Saudi. Di Gedung Peradilan Umum di Manfuhah, Riyadh, delegasi bertemu dengan Ketua Majelis Hakim Sheikh Ibrahim Abdullah Al-Hisni, dan mengunjungi fasilitas di pengadilan.
Delegasi juga bertemu kepala Mahkamah Agung Arab Saudi, Sheikh Ghayhab Muhammad Al-Ghayhab, pernyataan resmi dari Brunei mengatakan.
Delegasi tersebut juga menyaksikan sidang pelanggaran lalu lintas jalan di Saudi.
Brunei telah membuat mewajibkan pendidikan agama bagi anak-anak Muslim dan memerintahkan perusahaan untuk menutup usahanya selama shalat Jumat. Sampai sekarang, pengadilan Syariah Brunei terbatas pada urusan keluarga seperti pernikahan dan warisan.
Warga Brunei memiliki salah satu standar hidup tertinggi di Asia. Berkat pendapatan dari minyak dan gas, dan menikmati perawatan medis dan pendidikan secara gratis. [muslimdaily.net/ +ResistNews Blog ]