-->

HRW: Pemerintah Timteng Gagal Perbaiki Catatan HAM

Beirut (ANTARA News/AFP) - Pemerintah Timur Tengah gagal untuk memperbaiki catatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), menurut Human Rights Watch (HRW), Selasa, dalam pernyataan tahunannya, World Report 2010, di Beirut.

"Tahun 2009 adalah salah satu tahun kemalangan bagi wanita dan pendatang di kawasan tersebut," kata Direktur Kawasan Timur Tengah organisasi itu Sarah Leah Whitson, ketika organisasi itu mengeluarkan laporannya untuk Jordania, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, dan Yaman.

"Bagi para pejuang HAM, ruang kecil mereka untuk bergerak turun tajam," kata Whitson dalam pernyataannya.

Laporan setebal liba bab itu secara luas menitikberatkan pada penyiksaan, diskriminasi terhadap perempuan, dan kelompok minoritas serta perlakuan kepada pekerja asing.

Kaum perempuan di Lebanon, Suriah, Jordania dan Arab Saudi, terus menghadapi diskriminasi di hadapan hukum, sehingga mereka tidak dapat mewariskan kewarganegaraan terhadap anak-anak mereka, menurut laporan itu.

Arab saudi juga mensyaratkan kerabat pria untuk ijin perjalanan perempuan.

HRW menggarisbawahi keperluan bagi Jordania dan Suriah untuk memerangi gelombang "pembunuhan demi nama baik", pembunuhan wanita dan acapkali kerabat pria, atas dugaan hubungan sebelum pernikahan.

Arab Saudi, Suriah dan Yaman juga terus menekan para pejuang HAM dan wartawan, menurut laporan setebal 612 halaman itu.

Ratusan ribu pengungsi asal Palestina, terutama di Lebanon, hidup dalam "kondisi sosial dan ekonomi yang menyedihkan serta menjadi subjek pembatasan dalam perumahan dan pekerjaan", kata laporan itu.

Etnik Kurdi di Suriah menjadi "sasaran diskriminasi sistematik" termasuk penyangkalan kewenangan kewarganegaraan bagi sekitar 300 ribu orang yang lahir di Suriah, tambahnya.

Etnik Kurdi merupakan sembilan persen populasi Suriah.

HRW juga menyoroti pelayanan buruk pekerja asing di Arab Saudi, Lebanon, dan Jordania. Mereka rata-rata menghadapi "eksploitasi dan penganiayaan dari majikan mereka, termasuk jam kerja berlebihan, gaji yang tak dibayar dan pembatasan kebebasan".

Ratusan ribu pekerja dari sejumlah negara termasuk Filipina, Sri Lanka, dan Ethiopia melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk mencari pekerjaan, terutama di bidang rumah tangga.(*)