Friday, 20 October 2017
+ResistNews Blog - Bertepatan dengan 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak pemerintah untuk serius dalam menyelesaikan problem ekonomi dan penegakan hukum.
Ketua umum KAMMI Kartika Nur Rakhman menilai pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun gagal memenuhi janji kampanye, terutama dalam penegakan hukum dan perbaikan ekonomi masyarakat.
“Hari ini ekonomi lesu dan penegakan hukum jalan di tempat. Pemerintah terlalu berpatokan pada data makro sementara kondisi riil menunjukkan daya beli masyarakat yang terus menurun. Begitu juga dalam penegakan hukum, kasus-kasus korupsi besar menemui jalan buntu penyelesaiannya,” ujarnya dalam rilis yang diterima Kiblat.net pada Jumat (20/10/2017).
Senada dengan Kartika, Ketua Kebijakan PP KAMMI Riko P. Tanjung juga menilai pemerintahan Jokowi-JK telah gagal menjalankan nawacita.
“Kenaikan tarif dasar listrik beberapa kali dan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur telah mengakibatkan konsumsi dan daya beli masyarakat menurun,” tegas Riko.
Selain itu Riko mengatakan bahwa reformasi hukum tidak berjalan dengan baik. Ini bisa dilihat dari penyelesaian kasus-kasus besar yang belum tuntas.
“Banyak kasus besar di era Jokowi yang masih jalan di tempat, BLBI, Sumber Waras, Proyek Reklamasi dan E-KTP,” terang Riko
“Oleh karena itu, kita mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk segera menyelesaikan problem yang ada karena menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia,” tutup Riko. [kiblat/ +ResistNews Blog ]