Wednesday, 21 March 2012
"Saya kira satu, sama sekali tidak benar dan tidak dibenarkan," kata Mendikbud di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/3).
Nuh ditemui seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan rektor Intitut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan Universitas Indonesia, guna membahas mengenai peluang pengembangan kendaraan ramah lingkungan
Menteri menjelaskan bahwa diskusi antara Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto dengan para rektor pada pekan lalu pun untuk menjelaskan latar belakang keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Duduk perkaranya bukan untuk meredam isu atau meredam demokrasi, bukan. Duduk perkaranya adalah untuk menjelaskan apa yang terjadi kaitannya dengan kebijakan BBM, karena setiap masyarakat itu pada dasarnya punya hak untuk mendapatkan informasi," katanya.
Menurut Nuh, informasi itulah yang disampaikan ke publik termasuk juga ke perguruan tinggi dan sifat penyampaian informasinya terbuka.
Lebih lanjut dia menilai upaya meredam aksi terhadap dunia pendidikan, tidak lazim dan mencederai norma-norma akademik.
Ia mengatakan pimpinan pemerintahan pada kesempatan itu menjelaskan mengenai alasan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan resikonya apabila tidak dilakukan kenaikan harga.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian A Pasha mengatakan, pemerintah justru ingin mengajak perguruan tinggi bekerja sama mencari alternatif untuk tidak semata-mata tergantung kepada bahan bakar minyak yang harganya tidak stabil.
" Ada kesempatan nanti khususnya bagi universitas yang memiliki fakultas teknologi bisa mengembangkan atau melakukan inovasi agar bisa bekerja sama dengan partner dalam membuat kendaraan yang lebih hemat bahan bakar, low cost atau green energy," katanya.
Pada kesempatan itu ia juga membantah jika rencana keberangkatan Presiden Yudhoyono ke China dan Korea Selatan pada akhir pekan ini akan menyertakan sejumlah tokoh BEM.
"Tidak ada, kami sudah melihat yang sudah konfirmasi rombongan presiden yang berangkat tidak menyertakan macam-macam rombongan BEM," katanya.