"Ada dua hal yang akan dilakukan tim penyidik. Pertama, berkaitan dengan paspor palsu Gayus, dan kedua, berkaitan dengan masalah dia (Gayus) ke luar negeri. Hingga kini, dua hal itu masih dalam penyelidikan," ujar Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Selasa (11/1/2011). Dalam acara Sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rencana Aksi Nasional HAM 2010-2014 itu, Kapolri menegaskan pihaknya tengah bekerjasama dengan KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menuntaskan kasus mafia pajak tersebut. Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, institusi kejaksaan dan TNI, serta staf ahli lainnya.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo menyadari penegakan hukum di Indonesia sedang menjadi sorotan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan profesionalitas Polri.
"Profesionalitas ataupun pelanggaran HAM mendapat porsi yang sangat besar di dalam evaluasi-evaluasi," kata Timur dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rencana Aksi Nasional HAM 2010-2014 yang digelar di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Oleh karena itulah, pihak kepolisian, kata Timur, harus menerima secara lapang dada pengawasan terhadapnya dari berbagai pihak, baik pengawasan secara internal maupun eksternal. "Pengawasan mutlak terus dilakukan, baik internal maupun eksternal, terstruktur maupun independen. Ini yang harus diterima lapang dada," ujar Timur.
Porsi pengawasan, lanjut Timur, mutlak diberikan sebagai bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri. "Di lingkungan kepolisian hal ini adalah suatu komitmen," kata Timur.
Berangkat dari kondisi tersebut, sosialisasi HAM penting diberikan kepada pihak kepolisian yang memiliki peran strategis dalam mengembang tugas di lapangan, pemeliharaan keamanan dan penegakkan hukum.
Hak asasi manusia, kata Timur, merupakan bagian rencana aksi nasional pemerintah yang harus selalu digulirkan untuk menyempurnakan penegakan hukum yang berkeadilan. Hari ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialias Akbar dan Kapolri Timur Pradopo menghadiri Sosialisasi Hak Asasi Manusia dan Rencana Aksi Nasional HAM 2010-2014.
Sebanyak 550 peserta yang sebagian besar adalah kepala pimpinan unit yang membidangi keamanan ataupun penegakan hukum di lingkungan Polri tampak hadir. Hadir pula perwakilan 21 institusi pengembang fungsi kepolisian terbatas, seperti penyidik, pegawai negeri sipil, dan Satpol PP. Ada juga pihak kejaksaan dan TNI. (fn/lp/km) www.suaramedia.com