Saturday, 1 March 2014
“Pak Jokowi bersama kader-kader lainnya, ada Mas Ganjar Gubernur Jawa Tengah, Pak Cornelis Gubernur Kalbar, ada Pak Teras Narang Gubernur Kalteng, Pak Frans Lebuh Raya Gubernur NTT, Pak Rustam Efendy Gubernur Babel, Gubernur Lampung (Sjachroedin Z.P),” kata wasekjen PDIP Eriko Sutarduga dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2014).
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Indonesia. ”Bukan hanya di daerah asal tetapi di seluruh wilayah Indonesia,” imbuhnya. Sehingga bisa ditebak bahwa para selebriti demokrasi ini akan roadshow dan bisa jadi mengorbankan waktu jabatannya untuk melakukan selebrasi penarikan dukungan publik.
“Ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan juga kepada masyarakat, kader-kader PDI Perjuangan siap bekerja dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara,” ujarnya. ”Serta membuktikan bahwa parpol juga dapat menyiapkan kader yang baik untuk memimpin di setiap penugasan yang diberikan partai maupun negara,” tegas Eriko.
Sama halnya dengan partai berlambang banteng, partai dakwah berbasiskan pemahaman Ikhwanul Muslimin, Partai Keadilah Sejahtera juga menyiapkan hal serupa.
“Kita juga mau (turunkan tokoh jadi jurkam), tapi ada etikanya, harus izin. Kalau gubernur, wali kota, bupati cuti kampanye, siapa yang urus pemerintahan?,” kata ketua Humas DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Jumat (28/2/2014).
Mardani mengatakan PKS punya 3 menteri dan 32 kepala daerah yang 4 di antaranya adalah gubernur. Semuanya siap turun jadi jurkam jika sudah mendapat izin cuti. ”Tanggal 6-7 kita undang menteri, gubernur, bupati, walikota (PKS) untuk kesamaan persepsi. Kita siapkan bahannya (kampanye-red), jadi mereka paham menjadi jurkam,” ujarnya.
“Jadi, jurkam itu ada aturan mainnya, dia harus cuti 2 minggu sebelumnya dari atasan,” tambahnya.[shoutussalam.com/ +ResistNews Blog ]