blog.resistnews.web.id - Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meyakini praktik korupsi yang melibatkan
anggota dewan akan terus terjadi hingga Pemilu 2014. Pasalnya, kata dia,
anggota dewan butuh modal yang besar untuk menghadapi pemilu. Yang
tidak kuat iman akan mencari dana dengan cara pintas.
“Pasti (ada lagi yang korupsi). Omong kosong kalau enggak. Dari mana uangnya? Jujurlah, biaya pemilu mahal,” kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Sebelum Luthfi, sejumlah anggota dewan sudah lebih dulu terjerat, di antaranya Angelina Sondakh (Fraksi Partai Demokrat), Emir Moeis (Fraksi PDI-P), dan Zulkaranen Djabar (Fraksi Golkar).
Marzuki mengatakan, setiap sumbangan untuk kampanye pasti ada kepentingan tertentu. Untuk itu, menurut dia, perlu ada upaya pencegahan. Salah satunya, Marzuki mengusulkan agar partai politik diperbolehkan memiliki usaha yang hasilnya untuk mendanai kampanye.
“Usahanya itu harus dilaporkan. Kalau ada kegiatan ilegal, parpol itu tidak boleh ikut pemilu,” kata Marzuki.
Marzuki berharap kepada semua pimpinan fraksi di DPR untuk mengingatkan anggota masing-masing agar bekerja dengan baik hingga akhir masa jabatan. Langkah itu untuk memperbaiki citra DPR yang terpuruk.
“Meski kita hargai asas praduga tak bersalah, isu-isu yang demikian (penangkapan anggota dewan) semakin memperburuk citra DPR yang selama ini sudah parah,” pungkas politisi Partai Demokrat itu. (Kompas.com/blog.resistnews.web.id)
“Pasti (ada lagi yang korupsi). Omong kosong kalau enggak. Dari mana uangnya? Jujurlah, biaya pemilu mahal,” kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Sebelum Luthfi, sejumlah anggota dewan sudah lebih dulu terjerat, di antaranya Angelina Sondakh (Fraksi Partai Demokrat), Emir Moeis (Fraksi PDI-P), dan Zulkaranen Djabar (Fraksi Golkar).
Marzuki mengatakan, setiap sumbangan untuk kampanye pasti ada kepentingan tertentu. Untuk itu, menurut dia, perlu ada upaya pencegahan. Salah satunya, Marzuki mengusulkan agar partai politik diperbolehkan memiliki usaha yang hasilnya untuk mendanai kampanye.
“Usahanya itu harus dilaporkan. Kalau ada kegiatan ilegal, parpol itu tidak boleh ikut pemilu,” kata Marzuki.
Marzuki berharap kepada semua pimpinan fraksi di DPR untuk mengingatkan anggota masing-masing agar bekerja dengan baik hingga akhir masa jabatan. Langkah itu untuk memperbaiki citra DPR yang terpuruk.
“Meski kita hargai asas praduga tak bersalah, isu-isu yang demikian (penangkapan anggota dewan) semakin memperburuk citra DPR yang selama ini sudah parah,” pungkas politisi Partai Demokrat itu. (Kompas.com/blog.resistnews.web.id)