blog.resistnews.web.id - Pencalonan aktifis Gay, Dede utomo sebagai Komisoner Komnas HAM
dinilai Mantan Divisi Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia
(MMI) Ustadz Fauzan Al Anshori bukanlah hal yang aneh dialam demokrasi,
mengingat demokrasi memang memberi ruang untuk apapun masuk ke dalamnya.
"Dede Utomo mau nyalon jadi komisioner Ham, ya secara demokrasi kan sah-sah saja. Karena demokrasi memang menghalalkan segala cara, kecuali menerapkan hukum Islam," Katanya kepada arrahmah.com, Jakarta, Jumat (19/10).
Untuk itu, ia menghimbau Umat Islam harus memahami dengan faham demokrasi terkait hakikat dan akibat yang ditimbulkannya.
"Jadi, umat Islam harus paham dampak menerapkan sistem syirik demokrasi itu, karena inti ajaran demokrasi adalah kedaulatan membuat hukum di tangan parlemen, bukan alquran dan sunnah," ujar ustadz Fauzan.
Sedangkan menurut ustadz Fauzan, Komnas HAM sendiri merupakan turunan dari ajaran demokrasi, sehingga gay, orang musyrik, dukun, paranormal berhak mencalonkan diri bersaing dengan para kyai yang mau nyalon juga.
"Tapi, yang jelas kalau sudah jadi komnas HAM ya pedomannya HAM PBB, bukan Islam. jadi demokrasi itu bebas untuk berekspresi kecuali mengekspresikan penegakan syariat," tandasnya. (arrahmah.com/blog.resistnews.web.id)
"Dede Utomo mau nyalon jadi komisioner Ham, ya secara demokrasi kan sah-sah saja. Karena demokrasi memang menghalalkan segala cara, kecuali menerapkan hukum Islam," Katanya kepada arrahmah.com, Jakarta, Jumat (19/10).
Untuk itu, ia menghimbau Umat Islam harus memahami dengan faham demokrasi terkait hakikat dan akibat yang ditimbulkannya.
"Jadi, umat Islam harus paham dampak menerapkan sistem syirik demokrasi itu, karena inti ajaran demokrasi adalah kedaulatan membuat hukum di tangan parlemen, bukan alquran dan sunnah," ujar ustadz Fauzan.
Sedangkan menurut ustadz Fauzan, Komnas HAM sendiri merupakan turunan dari ajaran demokrasi, sehingga gay, orang musyrik, dukun, paranormal berhak mencalonkan diri bersaing dengan para kyai yang mau nyalon juga.
"Tapi, yang jelas kalau sudah jadi komnas HAM ya pedomannya HAM PBB, bukan Islam. jadi demokrasi itu bebas untuk berekspresi kecuali mengekspresikan penegakan syariat," tandasnya. (arrahmah.com/blog.resistnews.web.id)