Monday, 16 April 2012
){kind=link}
Salah satu kendala dalam mengajak masyarakat mau mengikuti program KB adalah adanya anggapan bahwa menggunakan alat kontrasepsi haram hukumnya. Anggapan ini masih sangat kental di masyarakat, terutama di kalangan konservatif.
Pada dasarnya, tujuan KB juga untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, maka ketersediaan penghidupan dan sumber daya yang tersedia juga dapat diseimbangkan.
"Saat ini kami sedang mengupayakan agar program KB mendapat fatwa halal dari MUI. Sebelumnya majelis ulama di Padang Panjang memang mengkharamkan KB, tapi majelis ulama di Situbondo sudah menghalalkan vasektomi dan tubektomi dan sudah dibawa ke majelis ulama Jawa Timur dan dihalalkan di Jawa Timur," kata DR Dr Sugiri Syarief, MPA, ketua BKKBN dalam acara Forum Konsultasi Nasional Kepala Seksi BKKBN di Hotel Jatra, Balikpapan, Minggu (15/4/2012).
Menurut dr Sugiri, pihak majelis ulama Jawa Timur akan membawa isu vasektomi dan tubektomi ini ke MUI pusat untuk dibahas hukumnya atau fatwa halal-haramnya. Vasektomi merupakan prosedur kontrasepsi untuk memotong saluran sperma, sedangkan tubektomi memotong saluran tuba faloppi atau saluran sel telur.
Isu halal-haram mengenai kontrasepsi ini memang cukup sensiif. Untuk itu, BKKBN menggandeng FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) untuk menghimbau masyarakat mengenai pentingnya KB.
"Salah satu hal yang menyebabkan orang menganggap vasektomi atau tubektomi haram adalah karena prosedur itu tidak dapat dikembalikan atau direkanalisasi. Padahal, prosedur untuk menyambung lagi saluran sperma dan sel telur bisa dilakukan dengan mudah, jadi tidak selalu permanen," kata dr Sugiri.
Dr Sugiri berharap, dengan adanya fatwa halal mengenai vasektomi dan tubektomi ini, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengikuti program KB.(pah/ir/dtk)