Wednesday, 19 October 2011
ResistNews - Pembangunan kawasan perbatasan negara yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Malaysia bagian Timur, dalam tiga tahun terakhir menyerap dana sebesar Rp1,437 triliun. "Dana pembangunan infrastruktur jalan tersebut bersumber dari dua mata anggaran, yakni dari APBN senilai Rp884,24 miliar dan APBD Kaltim Rp553,54 miliar," kata Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy di Samarinda, Rabu (19/10).
Alokasi dana secara bertahap itu terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 memperoleh kucuran dana Rp18,37 miliar, menyusul tahun 2010 sebesar Rp1,79 miliar, dan pada APBN 2011 sebesar Rp864,07 miliar.
Sedangkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sebesar Rp553,54 miliar itu, terdiri atas kucuran 2009 Rp145,57 miliar, 2010 Rp151,86 miliar dan alokasi untuk 2011 sebesar Rp256,11 miliar.
Dengan alokasi anggaran APBN dan APBD itu, sasaran percepatan pembangunan kawasan perbatasan diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memberdayakan ekonomi masyarakat melalui proyek pembangunan.
Pemerintah pusat yang merupakan pemegang otoritas tertinggi untuk membangun dan menjaga kedaulatan wilayah di perbatasan sebagai kawasan strategis nasional, diharapkan terus memberikan kucuran anggaran untuk membangun daerah perbatasan.
Kaltim merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia yang memiliki kawasan perbatasan langsung dengan Malaysia, baik perbatasan dari sisi darat maupun dari sisi laut.
Sedangkan secara administrasi, terdapat tiga kabupaten yang berbatasan langsung, yakni Kutai Barat di wilayah Barat Kaltim, dan Malinau serta Nunukan di wilayah Utara Kaltim dengan batas antardaerah total sepanjang 3.882,86 kilometer.
Untuk panjang garis perbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak dan Sabah Malaysia Timur sepanjang 1.038 kilometer. (mediaindonesia.com)