Tuesday, 23 November 2010
Ketua DPR Marzuki Alie dalam sambutan pembukaan sidang DPR menyebutkan agar BPK melakukan audit investigatif terhadap penjualan saham KS. "Dewan akan melakukan pemantauan dan meminta BPK melakukan audit investigatif baik terhadap PT KS maupun under writer," katanya saat sidang paripurna DPR, Senin (22/11/2010).
Ia menandaskan, audit investigasi terhadap KS penting dikarenakan banyak pertanyaan bahkan gugatan untuk membuktikan apakah tata laksana penjualan perdana saham KS sesuai prosedur yang benar. "Serta tidak melanggar aturan norma dan etika pasar modal," katanya.
Permintaan resmi DPR agar BPK melakukan investigasi terhadap KS sejalan dengan upaya beberapa fraksi yang mengusung usulan hak angket atas penjualan saham KS.
Anggota Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal menegaskan Partai Hanura akan selalu berada di depan untuk meletakkan sesuatu kebenaran pada tempatnya. "Salah satu caranya adalah dengan Hak Angket DPR IPO Krakatau Steel (KS)," tandasnya.
Ia menandaskan tidak menutup kemungkinan jika harus membentuk Pansus atau dengan Hak Angket untuk mengusut IPO KS. "Mengapa tidak?" tegas anggota Komisi iI DPR ini.
Sukses hak angket pernah terjadi saat DPR menggulirkan kasus Century pada November tahun lalu. Pada awalnya, hak angket Century diinisiasi sejumlah anggota DPR yang menamakan diri sebagai inisiator angket Century.
Akhirnya DPR menyetujui hak angket Century yang kemudian membentuk Panitia Angket yang bertugas menyelidiki bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. Pada akhirnya DPR memilih opsi C yang menyebutkan bailout Century baik proses maupun penyalurannya bermasalah secara hukum.
Sukses hak angket Century, ternyata tidak mengilhami Fraksi PPP untuk turut serta mendorong hak angket terhadap IPO KS. Sekretaris Fraksi PPP DPR Muhammad Romahurmuziy menilai terburu-buru jika IPO KS langsung dibawa ke ranah politik. "Saya cenderung tidak menarik ke ranah politik," katanya.
Ia khawatir, metode apapun yang diterapkan dalam revitalisasi perusahaan BUMN, selalu dipersoalkan karena motif tidak kebagian jatah saham. "Jangan sampai murni wilayah investasi ditarik ke ranah politik. Kalau terlalu sentimen terhadap market justru tidak positif bagi investasi," ingatnya.
Romi demikian ia sering disapa mengusulkan agar Komisi VI memanggil terlebih dahulu Meneg BUMN, Bapepam, dan under writer untuk menjelaskan soal penetapan harga. "Jelaskan apa yang terjadi dengan rencana awal pemegang saham," katanya.
Tidak hanya itu, Romi juga tidak sepakat jika BPK melakukan audit investigasi terhadap IPO KS. Ia menandaskan lebih baik pemerintah membuka ke DPR terkait IPO KS. "Namun kalau Komisi VI merasa kurang penjelasannya, maka jangan alergi dengan Pansus," ujarnya.
Hal yang sama menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa yang menilai belum perlu ada Panitia Angket IPO KS. "Sebenarnya cukup Komisi VI yang panggil Meneg BUMN, tanyakan yang sebenarnya. Kalau memang Komisi VI belum bisa menyelesaikan barulah berpikir yang lain," katanya.
Saan juga memandang tidak ada masalah dalam IPO KS selagi semua prosedur ditempuh dengan jalan benar, tidak ditutupi penawaran harga dengan semua prosedur. "Menurut saya tidak masalah," katanya.
Sampai saat ini memang belum jelas kemana arah isu IPO KS. Yang pasti sejak pemberitaan KS muncul, Partai Demokrat selalu dilekatkan dengan penjualan ISO KS. Apalagi ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbanigrum dengan Meneg BUMN Mustafa Abubakar.
Bisa saja, bola panas KS ini bakal menendang Partai Demokrat. Untuk kepentingan jangka pendek, isu KS ini dapat pula dimanfaatkan sebagai alat tawar untuk kepentingan reshuflle kabinet, khusunya bagi partai peserta koalisi. Kita lihat saja. [inilahcom]