Seiring dengan meningkatnya kehadiran militer AS di Asia Tengah tersebut, Rusia justru melakukan yang sebaliknya, Rusia mengurangi jumlah stafnya di kawasan tersebut dan beralih pada layanan baru, sebagaimana dilansir oleh harian Rusia, Nezavisimaya Gazeta.
Mengutip ucapan seorang sumber Komando Udara, NG melaporkan bahwa sebuah pangkalan udara militer di Kant, sebelah utara Kyrgyzstan, menutup infrastruktur sosalnya, sekolah, toko, taman kanak-kanak, dan sebagainya.
Pada bulan Februari, komandan pangkalan tersebut, Vladimir Nosov, mengumumkan bahwa keluarga sebagian besar personel militer mulai dipulangkan per tanggal 1 Maret. Kepada para wartawan, ia menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia menerapkan aturan baru mengenai personel militer yang ditugaskan di luar negeri. Keluarga prajurit tidak lagi diperbolehkan untuk tinggal bersama mereka secara permanen. Sembilan puluh persen personel militer di pangkalan tersebut akan digantikan oleh kontingen militer yang akan bertugas di pangkalan tersebut selama12 bulan. Tujuannya, menurut Nosov, adalah mengoptimalkan pengeluaran pangkalan militer Rusia di luar negeri.
Pangkalan udara di Kant, yang berjarak 20 kilometer dari ibu kota Bishkek, dibuka pada tahun 2003. Sekitar 250 personel Angkatan Udara Rusia ditempatkan di sana.
Bulan Agustus tahun lalu, Presiden Medvedev dan Presiden Bakiyev menandatangani sebuah memorandum. Di dalamnya, disepakati bahwa kontingen militer Rusia dengan jumlah satu batalion (300 – 1.300 orang) akan ditempatkan di negara Asia Tengah tersebut. Selain itu, keduanya sepakat untuk mendirikan pusat militer gabungan.
Sesuai rencana, kesepakatan terkait pendirian dan status dari pangkalan militer baru Rusia di Kyrgyzstan selatan ditandatangani pada tanggal 1 November 2009. Dokumen tersebut akan berlaku selama 49 tahun.
Kyrgyzstan menginginkan pangkalan tersebut didirikan di dekat perbatasan dengan negara tetangganya, yang juga pecahan Uni Soviet, Uzbekistan, di kawasan selatan Batken.
"Banyak kejahatan yang berasal dari perbatasan. Kami menginginkan pangkalan militer itu dibangun di dekat perbatasan, tempat rute transit," kata Raimkul Attakurov, duta besar Kyrgyzstan untuk Moskow, pada bulan Agustus tahun lalu.
Pangkalan tersebut seharusnya dipergunakan oleh pasukan bentukan Collective Security Treaty Organization (CSTO), pakta yang mempersatukan Rusia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Tajikistan.
Namun, rencana tersebut mendapatkan kritikan keras dari Uzbekistan, yang mengklaim bahwa langkah tersebut akan merusak stabilitas kawasan Asia Tengah.
"Penerapan proyek tersebut di wilayah yang rumit dan tidak dapat diduga – yang menjadi titik temu perbatasan tiga negara republik Asia tengah – dapat mendorong proses penguatan militer dan melahirkan segala jenis konfrontasi nasionalistik," kata Kementerian Luar Negeri Uzbekistan seperti dikutip registan.net.
"Hal itu juga dapat memunculkan kekuatan-kekuatan radikal ekstremis yang dapat mengancam stabilitas kawasan ini."
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal CSTO, Nikolay Borduyzha, berjanji bahwa Moskow dan Bishkek akan memperhitungkan Tashkent. Secara mengejutkan, bulan Desember tahun lalu, pejabat tersebut menambahkan bahwa menurutnya tidak ada pentingnya mendirikan pangkalan militer di selatan Kyrgyzstan. Ia menambahkan, pasukan CSTO siap mengambil tindakan di negara-negara anggota CSTO dan dapat menyelesaikan tugas militer dan tugas khusus.
Dengan alasan itu, atau alasan lainnya, lima bulan setelah tanggal awal kesepakatan Moskow – Bishkek ditandatangani, masih belum jelas apakah pangkalan tersebut jadi dibangun atau tidak.
Sementara itu, Nezavisimaya Gazeta memberitakan bahwa wilayah Batken di Kyrgyzstan, yang sedianya menjadi lokasi pembangunan pangkalan Rusia, kini justru dipertimbangkan untuk jadi lokasi pangkalan AS. Media tersebut sebelumnya mengabarkan bahwa Amerika, yang ingin memperluas pengaruh di kawasan Asia Tengah, berencana membangun pangkalan militer di Kyrgyzstan. Kedutaan AS di negara Asia Tengah tersebut membantah pemberitaah itu, pihak kedutaan mengatakan, AS hanya mendanai pembangunan pusat pelatihan untuk pasukan Kyrgyzstan.
"Amerika Serikat tidak memiliki dan tidak ingin memiliki pangkalan militer di selatan Kyrgyzstan," kata seorang juru bicara kedutaan seperti dikutip RIA Novosti. Ia menambahkan, pemerintah AS telah mengalokasikan dana sebesar $5,5 juta untuk membangun pusat pelatihan tersebut, yang sedianya baru akan dibuka pada tahun 2011. Dia menekankan bahwa pusat pelatihan tersebut akan menjadi milik pemerintah Kyrgyzstan dan akan dipergunakan untuk melatih prajurit negara tersebut. Namun, tidak disebutkan mengenai siapa yang akan melatih para prajurit Kyrgzstan.
Kementerian Pertahanan Kyrgyzstan mengatakan bahwa pusat pelatihan baru tersebut tidak dibangun untuk menyerang negara lain.
"(Pusat pelatihan) itu adalah proyek bilateral Kyrgyzstan – Amerika yang dibangun untuk melawan terorisme internasional dan ekstermisme keagamaan, kejahatan terorganisir transnasional, mencegah penyelundupan obat terlarang, tidak dibangun untuk menyerang negara lain dan tidak bertabrakan dengan kewajiban negara terhadap CSTO dan badan internasional lainnya," kata pihak kementerian dalam sebuah pernyataan pers yang dikutip oleh Ferghana.ru.
Menurut pernyataan tersebut, kamp pelatihan di kawasan BAtken adalah satu dari sekian banyak proyek gabungan militer AS dan Kyrgyzstan, dan kerja sama dalam bidang bantuan militer dan teknis telah dilakukan berdasarkan program pendanaan militer asing sejak tahun 1996.
Saat ini, AS juga menggunakan pangkalan udara Manas di dekat ibu kota Kyrgyzstan sebagai pusat transit untuk mendukung operasi militer AS di Afghanistan.
Sekitar 1.000 orang personel militer AS ditempatkan di pangkalan tersebut. (dn/rt) www.suaramedia.com