Wednesday, 6 May 2015
+ResistNews Blog - Pengadilan Prancis melakukan pemeriksaan terkait diadakannya sensus di sebuah kota yang berada dalam pemerintahan seorang tokoh ekstrem kanan. Sensus bertujuan mengetahui jumlah pelajar Muslim di sekolah-sekolah kota ini. Sensus yang rasial ini langsung menimbulkan polemik yang luas di kalangan politisi.
Kemarin, Selasa (5/5/2015), walikota Béziers, Robert Ménard, mengumumkan hasil sensus yang dilakukannya bersama Front Nasional, tentang jumlah pelajar Muslim di sekolah-sekolah Béziers. Ménard mengatakan bahwa prosentase pelajar Muslim mencapai 64.6%.
Yang menimbulkan polemik adalah pernyataan Ménard dalam mengomentari prosentase tersebut. “Inilah angka-angka di kotamadyaku Aku sangat sedih menyebutkan angka ini. Tapi sebagai walikota, aku memiliki nama-nama mereka di setiap kelasnya. Aku sadar bahwa apa yang kulakukan ini tak boleh kulakukan. Nama-nama itu menunjukkan agama pemiliknya.”
Pernyataan ini langsung memancing kritikan. Pertama dari perdana menteri Prancis, Manuel Valls, yang mengatakan, “Sungguh buruk apa yang dilakukan walikota Béziers. Negara republik tidak membeda-bedakan putra-putranya.”
Hal yang sama disampaikan menteri dalam negeri, Bernard Cazeneuve, yang mengatakan, “Secara sengaja Ménard memposisikan dirinya di luar norma-norma republik. Undang-undang melarang sensus seperti ini. Mengkotak-kotakkan pelajar berdasarkan agamanya sama saja kembali kepada sejarah kita yang paling gelap.” (dakwatuna/ +ResistNews Blog )