Saturday, 15 February 2014
+ResistNews Blog - PEJABAT senior Hamas Mousa Abu Marzouk menyatakan penolakannya terhadap gagasan pembentukan pemerintahan baru Palestina atas dasar digabungnya Jalur Gaza dengan Tepi Barat yang diduduki di bawah otoritas Palestina saat ini.
Abu Marzouk menyatakan dalam siaran persnya menyatakan kepada surat kabar Palestina Al-Quds bahwa rekonsiliasi antar faksi Palestina tidak berarti Gaza harus segera bergabung dengan Tepi Barat di bawah pemerintahan baru.
“Rekonsiliasi dibentuk melalui sebuah konsensus pada sebuah pemerintah persatuan nasional teknokrat independen,” pejabat Hamas itu menggarisbawahi.
Dia juga menekankan bahwa rekonsiliasi berarti aparat keamanan di Jalur Gaza dan Tepi Barat serta PNS harus mempertahankan pekerjaan mereka saat ini, menunjuk pentingnya memecahkan masalah semua pegawai pemerintah terkait pekerjaan karena afiliasi politik mereka.
Abu Marzouk juga menekankan perlunya untuk menentukan kebijakan keamanan nasional dan restrukturisasi aparat keamanan Palestina dengan bantuan Arab, selain memungkinkan dewan legislatif Palestina (PLC) untuk melanjutkan tugasnya di bawah yurisdiksi penuh.[islampos/pic/ +ResistNews Blog ]