Thursday, 21 November 2013
Sikap PUSHAMI tersebut menyusul terbongkarnya penyadapan yang dilakukan intelijen Australia, Defense Signals Directorate (DSD). Meski penyadapan tersebut terbongkar, pihak pemerintah Australia tetap pongah dan enggan meminta maaf secara resmi.
“Pushami mendesak Kapolri Jenderal Sutarman menghentikan secara permanen semua program kerjasama dengan Australia. Mencabut secara permanen police to police cooperation antara Polri dengan Australian Federal Police (AFP) khususnya dalam kerjasama penanggulangan People Smugling dan pemberantasan terorisme yang selama ini lebih dominan kepentingan Australia,” ujar Jaka Setiawan, Direktur Pengkajian dan Kebijakan Publik PUSHAMI, Rabu (20/11/2013).
Diantara bentuk kerjasama Polri dengan AFP yang wajib diputus secara permanen menurut PUSHAMI antara lain; penanggulangan People Smugling, pengelolaan laboratorium cyber crime dan laboratorium DNA.
“Memutus kerjasama penanggulangan People Smugling (penyelundupan Manusia). Menutup Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) di Tanjung Pinang, Riau. Membangun Rudenim lebih menguntungkan Australia karena lebih murah jika dibandingkan Imigran gelap yang masuk ke Australia, dimana pemerintah Australia menghabiskan sekitar 500 Dollar Australia perhari. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan agar imigran gelap tidak masuk ke Australia,” jelas Jaka Setiawan.
Ia melanjutkan, bantuan fasilitas yang diberikan Australia ditengarai digunakan negara tersebut untuk memainkan isu terorisme di Indonesia.
“Memutus kerjasama dalam pengelolaan laboratorium cyber crime Bareskrim dan laboratorium DNA di Cipinang serta menutup Jakarta Center for Law Enforcement (JCLEC) yang terletak di Semarang. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan oleh Australia untuk memainkan isu terorisme,” tutupnya.
Sekilas tentang PUSHAMI
Untuk diketahui, Pusat HAM Islam Indonesia (PUSHAMI) dideklarasikan sejumlah ulama dan tokoh-tokoh Islam pada 14 November 2012 atau bertepatan dengan 1 Muharam 1434 H.
PUSHAMI sendiri memiliki visi “Terwujudnya perlidungan dan penegakan HAM umat Islam di Indonesia.”
Menjabat sebagai Ketua Pengurus PUSHAMI adalah MH. Nasution atau biasa disapa Ombat, SH dan Sekretaris Eksekutif Shodiq Ramadhan. Diantara dewan pakarnya adalah para aktivis seperti Munarman, SH, Saharuddin Daming, Lutfi Hakim dan lain-lain.
Ada 8 direktorat PusHAMI yang telah siap bekerja menerima pengaduan dari masyarakat pada umumnya dan khususnya umat Islam. Sekretariat PUSHAMI berada di Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam Jl. KH. Mas Mansyur No. 47C & D, Jakarta Pusat. [shoutussalam.com/ +ResistNews Blog ]