Friday, 3 August 2012
Resistnews Kongres Amerika Serikat (AS) memilih untuk memperpanjang larangan impor
dari Myanmar. Larangan ini diperpanjang hingga satu tahun ke depan,
meskipun negara lain mengendorkan sanksi terhadap Myanmar.
Senat dan DPR AS memutuskan secara terpisah untuk memperpanjang larangan impor yang berasal dari Myanmar. Sebelumnya larangan itu pertama kali diterapkan pada 2003 silam.
"Dengan menjaga larangan ini, meskipun (Myanmar) saat ini lebih fleksibel, ini akan membantu mengirimkan sinyak kuat kepada Myanmar," ujar anggota Senat dari Partai Demokrat Joe Crowley, seperti dikutip IANS, Jumat (3/8/2012).
Sementara pimpinan Senat Partai Republik Mitch McConnell mengatakan, pihak Gedung Putih diberikan kekuasaan untuk menolak sanksi baru terhadap Myanmar dengan alasan reformasi yang tengah berjalan di Myanmar. Pihak senat dan DPR AS akan menyerahkan sanksi baru ini, untuk disetujui oleh Presiden Barack Obama.
Sebelumnya, Presiden Obama memerintahkan untuk mencabut beberapa sanksi terhadap Myanmar 11 Juli lalu. Pencabutan beberapa sanksi itu memungkinkan perusahaan AS menanamkan investasi ke negara yang dahulu bernama Burma. Obama menyebut langkah itu sebagai upaya AS mendukung refromasi Myanmar.
Sejak 1997 lalu, AS menerapkan sanksi terhadp Myanmar dan sanksi itu terus berkembang tiap tahunnya. Larangan ini mencakup larangan investasi dan pembatasan Visa.
Senat dan DPR AS memutuskan secara terpisah untuk memperpanjang larangan impor yang berasal dari Myanmar. Sebelumnya larangan itu pertama kali diterapkan pada 2003 silam.
"Dengan menjaga larangan ini, meskipun (Myanmar) saat ini lebih fleksibel, ini akan membantu mengirimkan sinyak kuat kepada Myanmar," ujar anggota Senat dari Partai Demokrat Joe Crowley, seperti dikutip IANS, Jumat (3/8/2012).
Sementara pimpinan Senat Partai Republik Mitch McConnell mengatakan, pihak Gedung Putih diberikan kekuasaan untuk menolak sanksi baru terhadap Myanmar dengan alasan reformasi yang tengah berjalan di Myanmar. Pihak senat dan DPR AS akan menyerahkan sanksi baru ini, untuk disetujui oleh Presiden Barack Obama.
Sebelumnya, Presiden Obama memerintahkan untuk mencabut beberapa sanksi terhadap Myanmar 11 Juli lalu. Pencabutan beberapa sanksi itu memungkinkan perusahaan AS menanamkan investasi ke negara yang dahulu bernama Burma. Obama menyebut langkah itu sebagai upaya AS mendukung refromasi Myanmar.
Sejak 1997 lalu, AS menerapkan sanksi terhadp Myanmar dan sanksi itu terus berkembang tiap tahunnya. Larangan ini mencakup larangan investasi dan pembatasan Visa.