ResistNews - Sikap
diam yang ditujukkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pembantaian
kaum muslimin di Rohingya dinilai ambigu oleh Komisioner Komnas HAM
Saharuding Daming.
Sebab,
ketika ada negara tetangga lain yang warganya ditimpa ketidakadilan
ASEAN akan paling vocal bersuara. Namun, ketika negara-negara ASEAN
terlibat kasus-kasus pelanggaran HAM, maka Indonesia sebagai pimpinan
ASEAN cenderung membisu seribu bahasa. “Ini adalah ambigu yang ekstrim,”
ujarnya pada Mediaumat.com, Senin (30/7) di Jakarta.
Indonesia
pun sebagai pemimpin ASEAN, menurutnya, senantiasa ingin menjaga
solidaritas serta komitmen untuk tidak mencampuri urusan masing-masing
negara. Sebab, hal itu sudah menjadi tradisi ASEAN sehingga Indonesia
dan negara-negara yang lain merasa punya ikatan moral untuk tidak
memojokkan Myammar.
Faktor lain menurut Daming dengan diamnya Indonesia, karena soal bisnis dan untuk menjaga hubungan baik kedua negara.
“Jangankan
Indonesia, Amerika Serikat sendiri ketika Hillary Clinton berkunjung di
Myammar ternyata mereka lebih tertarik membicarakan persoalan bisnis
dari pada Rohingya,” Imbuhnya.
Ia
menambahkan Rohingya dianggap sebagai persoalan kecil yang tidak boleh
mengganggu agenda yang jauh lebih besar untuk kepentingan negara itu.
Dikesempatan
yang sama Saharuding Daming pun mempertanyakan pemberian Nobel
penghargaan kepada Aung San Suu Khi. Menurutnya penghargaan itu perlu
dicermati ulang, dikarenakan tidak berefek apapun untuk perdamaian
secara global di negaranya.
“Bagi
saya hadiah nobelnya perlu dikaji ulang, Perdamaian itu hanya berlaku
untuk kelompoknya sendiri, begitu pada kelompok lain Suu Kyi tidak
peduli,” terangnya.[] fatih mujahid