Total gaji Lagarde setahun adalah US$ 467,940 (Rp 4,45 miliar) ditambah tunjangan US$ 83,760 (Rp 795 juta). Jumlah ini setara dengan US$ 630,000 (Rp 5,98 miliar) jika dia membayar pajak penghasilan tertinggi di AS yaitu 35%.
Dengan demikian, bayaran Lagarde lebih besar daripada Presiden AS Barack Obama atau Menteri Luar Negeri Hilary Clinton. Pendapatannya bisa lebih banyak lagi jika Lagarde masih sanggup mengambil 'pekerjaan sampingan' di sektor swasta.
Sebelum ikut menghujat dan berprasangka pada Lagarde, mari kita telaah dulu mengapa dia tidak membayar pajak penghasilan berdasarkan laporan dari CNBC, Kamis (31/5/2012).
Pertama-tama, dengan menerima gaji bebas pajak berarti Lagarde melakukan hal yang sama persis dengan pendulunya, Dominique Strauss-Kahn dan juga karyawan PBB lainnya. Konvensi Vienna menyebutkan: “Seorang agen diplomatik harus dibebaskan dari semua jenis iuran dan pajak, pribadi atau riil, nasional, regional atau kota”. Memprotes Lagarde sama saja dengan memprotes ribuan karyawan PBB lainnya.
Sebagai salah satu pejabat dengan jadwal tersibuk di dunia, Lagarde mungkin tidak punya waktu cukup untuk menghubungi petugas pajak di negara asalnya, Perancis maupun di markasnya sekarang, Washington dan mengajukan diri secara sukarela untuk diperiksa.
Amerika Serikat tidak punya skema dimana Anda bisa sukarela 'memberi hadiah' ke Departemen Keuangan jika berkenan. Tapi ada juga beberapa orang yang mau membayar pajak lebih tinggi dengan senang hati. Contohnya, penulis Stephen King dan super milyuner Warren Buffet yang berinisiatif menghubungi pemerintah untuk membebankan pajak lebih tinggi bagi mereka.
Lagarde menyebut penghindaran pajak yang dilakukan warga Yunani adalah masalah sistemik dan struktural. Hal ini juga diketahui banyak orang sebagai penyebab utama masalah ekonomi yang sedang dialami Yunani sekarang. Menghindari pajak yang sudah jadi kewajiban Anda secara hukum, tidak sama dengan mengemban pekerjaan luar biasa penting yang memang (secara hukum) bebas pajak. (dtk)