ResistNews -
Setelah tersebar Lembar Kerja Siswa (LKS) berisi kisah "Bang Maman dari
Kali Pasir" dalam buku Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) yang
berisi tentang istri simpanan. Kini beredar LKS penyebaran paham
komunisme di Bandung dan jauh lebih menyesatkan.
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (Fagi)
Iwan Hermawan mengatakan, seharusnya pemerintah khususnya segenap
jajaran Dinas Pendidikan mematuhi aturan Permendiknas Nomor 11/2005 yang
menyatakan, sekolah tidak boleh melakukan jual beli buku, termasuk LKS,
kepada siswanya di sekolah.
Dikatakannya, dalam LKS itu dinyatakan
ideologi negara Indonesia adalah komunisme. "Jelas konten LKS itu
berbahaya bagi siswa. Banyak LKS yang beredar kualitasnya jelek," kata
Iwan di Bandung, Senin (16/4/2012).
Seharusnya, kata Iwan, pengawasan
terhadap buku pelajaran diperketat. Permendiknas Nomor 11/2005, kata
dia, melarang penjualan LKS ke sekolah-sekolah. Dengan ditegakkannya
aturan ini, otomatis LKS berisi konten tidak jelas tidak akan mudah
masuk ke sekolah-sekolah.
"Langkah Disdik seharusnya memberi
sanksi kepada guru yang jual. Selama ini dibiarkan. Begitu juga penerbit
buku pelajaran sekolah, harus dihentikan penerbitannya jika terbukti
jual LKS ke sekolah-sekolah, termasuk LKS yang kontennya tidak benar,"
paparnya.
Menurutnya, LKS diperuntukan hanya bagi
pelajaran yang memerlukan laboratorium. Bukan untuk kegiatan belajar
mengajar. Selain itu, LKS tersebut harus sesuai dengan konteks belajar
mengajar di tempat siswa. "Saat ini banyak LKS yang justru berasal dari
luar Kota Bandung, masuk ke Bandung. Padahal LKS harusnya sesuai dengan
konteks lokal," terangnya.
Sementara itu Direktur CV Media Karya
Putra, Saifullah Wali, menolak menarik Lembar Kerja Siswa (LKS) yang
memuat tulisan ideologi Negara Indonesia adalah Komunis. LKS itu untuk
mata pelajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa SMA/MA.
Menurut Saifullah Wali, LKS terbitan pihaknya berbeda dengan buku pegangan untuk siswa Sekolah Dasar yang memuat Istri Simpanan.
Pasalnya, isi buku Pendidikan
Kewarganegaraan yang memuat ideologi Negara Indonesia adalah Komunis,
bukan diperuntukan untuk para siswa dan bukan terletak pada isi buku
tersebut.
"Buku tersebut khusus untuk pegangan
guru dan bukan pada isi buku, melainkan pada kunci jawaban buku
tersebut. Jadi kesalahan ini tidak mungkin beredar di kalangan para
siswa, bila tidak ada kesengajaan diedarkan sendiri oleh para gurunya,"
ungkapnya. [Widad/snd, okz]
