Thursday, 15 March 2012
ResistNews - Lima dari enam fraksi di DPRD Kota Surakarta menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan TDL. Sikap seluruh fraksi itu akan dijadikan dasar bagi pimpinan DPRD setempat untuk mengirim surat kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI.Rapat konsultasi yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Surakarta, Kamis (15/3/2012) siang tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Surakarta, YF Sukasno (PDIP), didampingi dua wakil ketuanya, Supriyanto (PD) dan M Rodhi (PKS). Rapat digelar terbuka sehingga dapat diikuti oleh puluhan mahasiswa, wartawan, maupun aparat keamanan.
Fraksi PAN (F-PAN) mendapat urutan pertama untuk menyampaikan pendapat. Ketua F-PAN, Umar Hasyim, dengan tegas menyataka keputusan fraksinya menolak rencana kenaikan harga BBM. Alasannya, kebijakan itu kurang tepat dan menimbulkan dampak luas dan semakin menambahkan beban rakyat.
Fraksi Nurani Indonesia Raya (F-NIR), gabungan Hanura dan Gerindra, juga memberikan sikap serupa. Ketua F-NIR, Abdullah A Assegaf, mengatakan pemerintah masih berkesempatan untuk melakukan renegosiasi kembali penjualan harga minyak sebelumnya sehingga tidak perlu menaikkan harga BBM.
Sikap penolakan juga disampaikan oleh F-PDIP. Juru bicara fraksi, Maryuwono, menegaskan rencana pemerintah menaikkan BBM dan kemudian akan disusul dengan kenaikan TDL karena hanya akan menyengsarakan rakyat karena tidak ada lagi subsidi bagi bagi mereka.
Sikap F-PD tersebut menjadi satu-satunya sikap yang mendukung kenaikan BBM dan TDL. Dua fraksi lainnya yaitu Fraksi Golkar Sejahtera (gabungan Golkar dan PDS) serta Fraksi PKS, menyatakan menolak BBM dan TDL dinaikkan dengan berbagai alasan yang dikemukakan.
"Aspirasi dari semua fraksi ini akan kami sertakan dalam surat yang akan segera kami kirim kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI. Kami merasa berkewajiban untuk menyampaikan aspirasi masyarakat bawah kepada Pemerintah Pusat selaku penentu kebijakan," ujar Ketua DPRD Surakarta, YF Sukasno, usai menutup rapat.
(mbr/try/detikcom)