Tuesday, 18 October 2011
ResistNews - Sampai Senin 17 Oktober 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menentukan lima menteri baru, satu kepala lembaga setingkat menteri dan 13 wakil menteri baru. Banyaknya wakil menteri dinilai sebagai upaya pemborosan anggaran. Menanggapi keputusan Presiden SBY tersebut, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur, Khofifah Indar Parawansa menilai SBY tidak menyelesaikan inti persoalan yang tengah terjadi. Berikut petikan wawancara okezone dengan Politikus PKB ini:
Apa tanggapan anda soal gemuknya posisi wakil menteri?
Ini kalau saya lebih suka pakai slogan Pegadaian “menyelesaikan masalah tanpa masalah” itu menurut saya itu paradigma yang bagus sekali. Kalau ini menyelesaikan masalah dengan tanda tanya, jadi beginilah. Wakil menteri pendidikan, kalau saya baca ada bidang kebudayaan dan itu apa tidak nabrak dengan urusan menteri pariwisata. Ini baru pada persoalan struktur. Belum pada maksimalisasi fungsi bahwa eselon 1 adalah jabatan karier sementara wamen jabatan politik. Kalau namanya wakil kan tergantung dia dikasih job seperti apa, fungsionalisasi, lalu maksimal, kalau tidak ya akan terjebak pada ceremony.
Kemudian SK Dirjen pada dasarnya tim intinya adalah tim inti menteri. Kalau posisi wakil meteri tak diberikan job desk yang jelas, saya khawatir juga tak akan menjawab dari maksimalisasi kinerja kementerian yang banyak disorot. Ini sepertinya SBY ingin menjawab bahwa posisi menteri disorot, lalu dijawab dengan penggemukan struktur. Ini tak sejalan dengan krisis global yang sekarang terjadi di Amerika dan Eropa, anytime yang bisa menjalar ke Indonesia, dijawab dengan penggemukan ya jaka sembung bawa golok.
Nuansa efisiensi yang harus dimaksimalkan, kemudian memberikan guideance kepada para menteri yang terukur. Ada UKP4 yang akan memberikan penilaian, menteri BUMN seperti itu, maka menteri mana saja yang perlu dikasih wakil menteri. Kalau besaran policy masih di tangan menteri jawabanya dengan wamen, maka tidak nyambung. Karena secara struktural program ada di eselon I. Pemegang APBN ada di Dirjen dan Kedeputian. Kalau pada struktur anggarannya seperti itu. Jadi breakdown program ada di Direktur.
Kedua, pemborosan, mengukur kinerja kok dijawab dengan penggemukan struktur. Jadi kalau pegadaian “menyelesaiakan” ini menyelesaikan masalah dengan tanda tanya. Kita lihat masing-masing wakil menteri apakah bisa bantu maksimalisasi yang sudah jalan. Kalau secara struktural Dirjen dia membawahi Direktur membawahi Kasub. Ada Kasi, struktur jelas. Dia Dirjen apa Dikdasmen, jelas. Lha ini wakil menteri, ya kita lihat saja nanti, saya melihat sepintas apakah tidak tabrakan. Karena di Dirjen kan tidak ada secara eksplisit.
Bagaimana perasaan mantan menteri yang baru dilengserkan?
Jabatan menteri seharusnya dilihat dan diposisikan sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa, harusnya anytime siap kapan maju dan kapan mundur, karena dulu ketika Gus Dur menyampaikan statement pemerintah saya merasa longgar sekali. Artinya kalau jabatan dianggap sebagai amanah pengabdian orang tak merasa jabatan menteri sesuatu yang prestisius.
Kalau tidak jadi menteri bukan the end of the world, orang bisa dan kapan saja mengabdi dimana saja. Saya merasa tidak jadi menteri penghormatan orang kepada saya tidak berkurang. Saya merasa longgar karena aktivitas di luar dan dalam negeri saya tidak gunakan APBN, saya merasa lebih longgar. Saya rasa yang lain-lain juga begitu. Teman-teman yang sudah jabat menteri juga punya jaringan sama dengan yang lain. Memaksimalkan potensinya dimana pun berada.
Apa tips untuk mantan menteri yang baru lengser?
Kalau pada saat menjabat sangat menikmati jabatannya kemungkinan bisa post power syndrome, maka tak ada post power syndrome. Saya lepas dari menteri tidak ada yang berubah dengan catatan kita tidak menikmati prestisius-presitisus saat menjabat. Kalau orang biasa keluar masuk airport VIP dan terbiasa membawakan tas itu yang bikin post powe syndrom.
Kalau Menkum HAM (Patrialis) dulu juga pengacara yang cukup handal. Mereka tidak akan kehilangan lahan, jaringan lawyernya juga. Jaringan pada profesi sebelumnya dan jaringan saat jadi menteri. Semua jadi investasi tak murah, memang yang dikhawatirkan post power syndorme. Kebetulan saya sejak usia muda sudah pimpinan fraksi dan DPR saya sudah siap betul. Maka saya tidak boleh menikmati jabatan.
Sepengetahuan Anda ada tidak menteri yang hidupnya susah setelah tak menjabat?
Kalau susah enggak, kalau mantan anggota DPR ada tuh, kalau mantan menteri saya tidak melihat, tapi pasti ada yang merasa sedikit penghargaan berkurang.
Ada analisis yang menyatakan SBY pilih wakil menteri karena tidak percaya dengan menterinya, bagaimana tanggapan anda?
Jangan-jangan ada yang kasih input salah. (Presiden) tidak bisa tak percaya ke eselon I karena mereka birokrat, tapi kalau menteri saya juga tidak bisa bilang bahwa SBY tak percaya. Tapi sangat mungkin para menteri tidak bisa diharapkan memenuhi loyalitas. Mereka pasti punya agenda politik.
Menteri dari PAN, PPP, PKB kalau mereka masuk Setgab karena mereka adalah dari ketum partai pasti akan ancang-ancang 2014 partainya lebih gemuk dan parlementary threshold tercapai. Anggota partai tentu juga punya kepentingan saling bisa akses, ke kementerian yang dipimpin rekannya, karena itu monoloyalitas kepada Presiden tak bisa diharapkan bulat, pada tataran seperti itu sangat mungkin Presiden “memasang orang” (orang-orang profesional yang diangkat jadi menteri).
Saya menangkap diskursus antara kabinet kerja dan kabinet citra, mereka ini korban pencitraan karena ada yang ditiru. Lihatlah sekarang banyak menteri memasang iklan. Apakah ini kabinet kerja atau kabinet citra itu harus dilakukan evaluasi internal. (okezone.com)