Dalam sebuah konferensi pers di Kota Kabul, Karzai mengatakan perusahaan-perusahaan keamanan AS mendalangi terjadinya ledakan-ledakan yang merenggut nyawa wanita dan anak-anak.
Presiden Afghanistan tersebut menambahkan, perusahaan-perusahaan tersebut mendalangi ledakan-ledakan dan terorisme di berbagai sudut Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir.
Karzai mengatakan, pemerintahannya bahkan tidak mampu membedakan antara ledakan bom yang dilakukan perusahaan keamanan AS dengan ledakan bom Taliban.
"Bahkan, kami masih belum tahu berapa banyak ledakan Taliban dan berapa banyak yang dilakukan mereka (perusahaan-perusahaan keamanan AS)," papar Karzai.
Blackwater terlibat dalam pembantaian sejumlah warga sipil Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan tersebut juga terjerat sejumlah kasus hukum tuntutan, termasuk tuntutan atas pembantaian 17 warga sipil Irak dalam penembakan di Baghdad pada tahun 2007.
Sebelumnya pada bulan Juni, CIA mengakui bahwa Blackwater ditugasi memasukkan bom ke pesawat-pesawat tanpa awak AS atau drone yang kemudian menyerang tersangka militan di negara tetangga Pakistan.
Sang presiden Afghanistan juga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan keamanan AS tersebut korup dan mengobarkan perang yang berlangsung selama sembilan tahun.
"Kesepakatan-kesepakatan atas nama perusahaan-perusahaan keamanan dilakukan di dalam bangunan-bangunan pemerintah Amerika dan melibatkan dana 1,5 miliar dolar," kata Karzai.
Perkembangan itu terjadi saat perusahaan Blackwater kembali mendapatkan perpanjangan kontrak Departemen Luar Negeri selama lima tahun yang nilainya mencapai $10 miliar untuk operasi-operasi di Afghanistan.
Bulan Agustus silam, Karzai memerintahkan pembubaran semua perusahaan keamanan sebelum akhir tahun ini.
Sejumlah diplomat dan perwira militer mengatakan Karzai mendapat tekanan berat agar mempertimbangkan kembali keputusannya.
Akan tetapi, Karzai mengatakan dirinya tetap pada keputusannya yang ingin membubarkan perusahaan-perusahaan keamanan asing di Afghanistan meski ada tekanan dari AS agar keputusan itu dipertimbangkan kembali.
Perusahaan-perusahaan keamanan tersebut bertanggung jawab mengamankan para pejabat dan kedutaan asing dan juga sejumlah proyek perkembangan di Afghanistan.
Karzai menyebut tentara bayaran bersalah atas kematian warga sipil dan korupsi di negara yang bermasalah tersebut.
Karzai mengumumkan pelarangan tersebut Oktober lalu dalam pertemuan dengan para pejabat Barat di Kabul.
"Pemerintah Afghanistan sudah bulat memutuskan membubarkan perusahaan-perusahaan ini dan menginginkan kerja sama nyata dan praktis dari komunitas internasional untuk menerapkannya," kata Karzai.
Pernyataan pada Oktober lalu tersebut dilontarkan setelah sejumlah laporan menyebut pemerintah Afghanistan membatalkan rencana membubarkan semua perusahaan keamanan asing.
Karzai menuding perusahaan-perusahaan keamanan asing mengendalikan mafia ekonomi berdasarkan kontrak-kontrak jahat. (dn/pv) www.suaramedia.com