Kedutaan Abbas di Islamabad bekerjasama dengan AS dalam "perang terhadap terorisme," setelah menuntun Samer al-Baraq menuju markas besar kedutaan dan menyerahkannya kepada agen CIA pada tahun 2003, seorang sumber yang terinformasi mengatakan pada kantor berita PIC.
Samer terperangkap oleh petugas intelijen Palestina, Hossam Akkad, setelah ia menjadi dekat dengannya atas kesan yang ia kerjakan untuk masalah Palestina. Kemudian ia menyusun sebuah pertemuan dengan manajer stasiun Palestina di intelijen Abbas yang bernama Anwar di kedutaan Islamabad yang menyerahkannya kepada sebuah patroli yang diawasi oleh seorang agen CIA. Ia kemudian ditangkap dan dibawa ke Yordania.
Menurut sumber-sumber, intelijen Abbas memberitahukan intelijen Israel bahwa pihaknya mampu membongkar sebuah faksi Al-Qaeda yang mempersiapkan untuk bekerja di Palestina, dan bahwa Samer Al-Baraq adalah seorang anggota dari kelompok tersebut, diduga memiliki keahlian dalam peledak dan persenjatan biologis.
Aktivitas mencurigakan di kedutaan Abbas di Islamabad tidak ada dorongan dari saat bergerak. Pembicaraan tentang hal tersebut dimulai setelah militer mengambil alih Gaza dan penemuan dari ratusan kertas dokumen peranan yang dimainkan oleh para petugas dan agen intelijen Fatah, yang sebagian besar secara khusus tentang kegiatan mata-mata mereka untuk Mossad Israel dan mengumpulkan informasi tentang program nuklir Pakistan.
Pada tahun 2005, intelijen Pakistan menangkap duta intelijen Abbas, Hossam Akkad setelah ia terbukti mengumpulkan informasi sensitif keamanan tentang Pakistan dan sistem persenjataan nuklirnya, dan informasi yang lain tentang al-Qaeda. Mantan presiden Mahmoud Abbas berusaha untuk turut campur untuk pembebasannya selama sebuah kunjungan olehnya, namun satuan keamanan Pakistan menyangkal. Ia tetap berada di penjara tersebut selama tiga bulan sebelum diasingkan.
Beberapa outlet media Arab menyiarkan pada tahun 2008 sejumlah laporan tentang upaya-upaya intelijen oleh kedutaan Abbas di Islamabad untuk mengumpulkan informasi tentang para pendukung gerakan perlawanan Palestina dan kedutaan-kedutaan Arab di sana.
Sementara itu pada Juli bulan lalu seorang pejabat Palestina menyangkal laporan bahwa Presiden Mahmoud Abbas telah mengirim sebuah dokumen rahasia kepada pemerintahan AS yang menyatakan pandangan Palestina tentang sebuah solusi akhir dengan Israel.
"Pihak Palestina tidak menawarkan dokumen rahasia apapun berbeda dari posisi kita yang dikenal dan diumumkan," Yasser Abed Rabbo, anggota dari Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization – PLO).
Abed rabbo mengatakan untuk melompat pada negosiasi langsung dengan Israel, seperti yang telah dituntut AS, memerlukan Israel untuk mengakui kawasan-kawasan yang telah didudukinya pada tahun 1967 diduduki kawasan Palestina.
"Memasuki negosiasi langsung harus ditemani dengan sebuah pembekuan sepenuhnya dari semua kegiatan pemukiman dan kejahatan-kejahatan Israel yang terjadi pada kegiatan sehari-hari," Ia mengatakan pada radio Voice of Palestine.
Harian Libanon Al-Akhbar mengabarkan bahwa Abbas, ketika mengunjungi Washington bulan lalu, menyerahkan sebuah surat rahasia kepada Presiden Obama, yang mendetilkan kriteria Palestina pada penyelesaian masa depan dengan Israel.
Pada surat yang diduga rahasia tersebut, Abbas mengatakan bahwa status sebagai negara bagian Palestina harus diumumkan pada semua tanah terjajah dan bahwa warga Palestina dapat menerima penukaran lahan dengan Israel, namun penukaran lahan tersebut seharusnya tidak lebih dari 1,6 persen.
Menurut laporan berita tersebut, masa depan negara Paletina akan memiliki kekuasaan dan menerima para pengungsi dari Diaspora, dan Abbas menerima saran yang dibuat oleh manatan pemerintahan Clinton AS bahwa Israel dapat mempertahankan tempat-tempat suci Yahudi di Yerusalem Timur, kota yang pihak Palestina inginkan sebagai sebuah ibu kota masa depan. (ppt/pi/epd) www.suaramedia.com