Pada hari Minggu, Israel mencegah Menteri Kerjasama dan Pembangunan Belgia, Charles Michel, masuk ke Jalur Gaza dengan alasan bahwa kunjungannya itu akan memberikan legitimasi bagi gerakan Hamas yang memerintah wilayah tersebut.
Michel memprotes bahwa tindakan Israel itu tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa ia akan membawanya ke lembaga Uni Eropa.
Ayalon mengatakan pada Michel bahwa ia tidak sendirian, seorang menteri Perancis dan Turki juga tidak diberi akses ke Jalur Gaza.
"Kunjungan semacam ini hanya dapat memperkuat Hamas dan memberinya legitimasi," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Israel Danny Ayalon, seperti dikutip oleh AFP.
"Kami mengijinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, namun kami tidak akan mengijinkan kunjungan politik yang dapat mendukung Hamas."
Israel, yang didukung oleh Mesir, telah memblokade Gaza sejak Hamas memenangkan pemilihan parlemen di tahun 2007. Hamas, yang menyerukan kehancuran Israel, memegang kendali Jalur Gaza setelah seminggu terjadi bentrokan mematikan dengan pasukan yang mendukung Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang merupakan pendukung Barat.
Belgia telah meminta dana untuk membangun sekolah-sekolah di Gaza namun pembangunannya belum dimulai akibat blokade Israel.
Minggu lalu, Amnesty Internasional menyalahkan Israel dan Mesir atas blokade tersebut, mengatakan bahwa mereka sedang menghukum secara kolektif penduduk Gaza.
Tahun lalu, Israel melancarkan serangan yang tak seimbang ke Jalur Gaza, menewaskan setidaknya 1.400 orang, banyak dari mereka yang merupakan kaum wanita dan anak-anak.
Michel datang ke Gaza untuk menawarkan bantuan pemerintahnya kepada penduduk setempat.
Menurut Jerussalem Post, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memiliki sebuah kebijakan yang tidak dideklarasikan, namun bersifat de facto, yang melarang tokoh-tokoh politik senior, seperti menteri luar negeri, masuk ke Jalur Gaza.
Menurut pemerintah, alasannya ada dua: menolak legitimasi Hamas yang akan datang dari kunjungan-kunjungan tersebut, dan sebagai cara untuk memberikan tekanan atas prajurit Gilad Shalit.
Kebijakan itu terungkap setelah Menteri Luar Negeri Irlandia Michael Martin mengatakan pada komite parlemen bahwa Israel telah mencekal kunjungan ke Gaza yang ia rencanakan.
Merespon kritik bahwa Israel berusaha menyembunyikan situasi di dalam Gaza, pemerintah Israel berdalih bahwa para negarawan itu dapat selalu masuk ke Gaza melalui Mesir. Terlebih, diplomat tingkat bawah dan pekerja kemanusiaan masih diijinkan masuk.
Sebelum Netanyahu mulai memegang tampuk kepemimpinan pada tanggal 31 Maret, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, ketua Kebijakan Luar Negeri UE Javier Solana, Menteri Luar Negeri Norwegia Jonas Gahr Store, dan Senator AS John Kerry dibolehkan masuk ke wilayah itu. Sejak saat itu, kunjungan-kunjungan tingkat tinggi, untuk semua alasan dan tujuan, telah berhenti.
Sejak memerintah Israel, pemerintahan Netanyahu telah menolak permintaan Menteri Luar Negeri Perancis Bernard Kouchner dan Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu untuk mengunjungi Gaza. (rin/Berbagai sumber) www.suaramedia.com