+ResistNews Blog - “Insya Allah saya akan mempertahankan jilbab. Saya ingin masuk Islam secara kaffah, tidak setengah-setengah,” ujar seorang polwan yang bertugas di Jawa Timur, Rabu (4/12) seperti diberitakan harian umum Republika.
Polwan yang enggan namanya disebutkan itu memahami Kepala Polri Jenderal Sutarman meminta menggunakan jilbab ditunda hingga ada aturan resmi.
Namun, dia meyakini tidak akan ada larangan kalau dia tetap berjilbab meski peraturan Kapolri belum diteken. Dari berita di televisi, dia menuturkan, Kapolri meyakinkan tak ada pelarangan. “Polri sedang atur jilbab polwan untuk keseragaman,” kata dia.
Polwan lain yang bertugas di Jakarta juga tidak mau memusingkan telegram rahasia mengenai penundaan penggunaan jilbab. Dia menuturkan, “Barang siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan membantu dan selalu bersamanya.”
Para polwan tersebut tetap bersikukuh menggunakan jilbab karena Jenderal Sutarman sudah pernah melontarkan izin lisan. Kapolri juga sudah menyebutkan mengenai keseragaman, yaitu jilbab untuk polwan harus mengacu Polda Aceh.
Polwan tidak mengkhawatirkan berapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk mematuhi perintah Allah yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Para polwan yang bertugas di sebuah daerah di Jawa Tengah sudah siap membuat seragam mengacu polwan Aceh. “Kerudung juga pesan di Aceh, sudah siap pakai,” ujar polwan itu.
Kendati demikian, mereka berharap Kapolri segera mengeluarkan keputusan tentang jilbab untuk polwan sehingga para polwan tidak terus-menerus melanggar aturan pakaian dan keseragaman di Korps Tri Brata.
Sutarman sempat menyatakan bahwa polwan bisa mengenakan jilbab meski belum ada aturan yang mengizinkan. Belakangan, izin lisan itu diralat. Polri menunda penggunaan jilbab untuk polwan melalui telegram rahasia yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Pol Oegroseno. Alasan penundaan adalah terkait keseragaman dan belum ada anggaran.
Menurut Sutarman, perlu ada aturan yang mengikuti ketika kebijakan disampaikan. Karena jilbab terkait dengan seragam, kata dia, berkaitan dengan anggaran. Dia menjelaskan, anggaran kepolisian untuk 2014 sudah disepakati. Karena itu, kepolisian harus mengajukan anggaran tersebut pada pembahasan berikutnya.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Agus Rianto mengatakan, prinsipnya sudah ditetapkan sejak awal bahwa ketentuan sementara mengacu pada polwan di Aceh. [fimadani.com/ +ResistNews Blog ]
