Enam masalah pertanian versi SBY

blog.resistnews.web.id - Upaya pemerintah untuk menyelesaikan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani masih menemui sejumlah hambatan. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di kantor Kementerian Pertanian, Senin (6/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggarisbawahi beberapa permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Presiden menyebutkan ada enam permasalahan utama. Yakni, masalah lahan, bibit, infrastruktur, Sumber Daya Manusia, pembiayaan petani dan penambahan lahan.
"Ini bukan cerita baru lahan ini di samping banyak yang alih fungsi dan alih fungsinya harus kita tertibkan," ujar SBY pada jumpa pers di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (6/8).
SBY menyayangkan masih ada pemerintah daerah yang kerap tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Melihat itu, Presiden berjanji akan mengeluarkan aturan yang lebih ketat dan keras.
"Saya sudah bicara dengan para gubernur dan sepakat akan keluarkan segera, harus kita disiplinkan dengan aturan yang harus lebih ketat. Dengan demikian ini akan terjaga kita bisa menambah area pertanian bukan malah susut secara signifikan karena dilakukan alih fungsi yang tidak tepat," tegasnya.
Persoalan bibit dan infrastruktur juga mengusik perhatian pemerintah, termasuk penyiapan sarana dan prasarana. Untuk hal ini, presiden meminta agar terjadi sinergi antar Kementerian.
"Dalam rapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum sudah kita bahas secara mendalam, kontribusi untuk Pekerjaan Umum terhadap pertanian, target 10 juta ton surplus beras tidak akan dicapai manakala tidak ada penambahan irigasi, waduk dan lumbung," lanjut SBY.
Sumber daya manusia dan pembiayaan petani juga menjadi inti dari program pemerintah dalam menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan. Selama ini, penggunaan KUR selalu digunakan untuk meningkatkan usaha hilir. Namun presiden meminta agar dana itu bisa ditingkatkan lagi untuk masuk ke bagian hulu.
"Kita ingin kita masuk secara lebih besar lagi di hulunya, baik itu petani, nelayan OKI itu saya minta kepada menteri terkait untuk tolong dilihat regulasinya, policy-nya. Pilih policy yang lebih bagus dengan demikian petani nelayan kekurangan modal untuk usahanya," kata SBY.
Sementara, untuk penambahan lahan, kepala negara melihat perlunya peningkatan teknologi dan pengembangan. "Pengembangan lahan tidak akan ada artinya kalau kita tidak tingkatkan produktivitasnya," tutupnya. (merdeka/blog.resistnews.web.id)