“Selaku Pesiden WCRP saya sangat menyayangkan tuduhan intoleransi agama di Indonesia. Pembahasan di forum dunia itu pasti, karena laporan dari dalam negeri Indonesia,“ kata Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu (30/5).
Hasyim lantas mempertanyakan ukuran intoleransi beragama yang dituduhkan oleh peserta sidang PBB di Jenewa Swiss. “Kalau yang dipakai ukuran adalah masalah Ahmadiyah, memang karena Ahmadiyah menyimpang dari pokok ajaran Islam, namun selalu menggunakan stempel Islam dan berorientasi politik barat. Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri pasti tidak dipersoalkan oleh umat Islam Indonesia,” katanya.
Kasus GKI Yasmin Bogor, kata Hasyim, juga juga tidak bisa dijadikan ukuran Indonesia intoleransi beragama. “Saya berkali- kali ke sana, namun tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan daripada masalahnya selesai. Kalau ukurannya pendirian gereja, faktornya adalah lingkungan. Di Jawa pendirian gereja sulit, tapi di kupang (batuplat) pendirian masjid juga sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di papua. ICIS selalu melakukan mediasi,” katanya.
Lebih lanjut, pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini mengatakan, Indonesia lebih baik toleransinya ketimbang Swiss yang sampai sekarang tidak memperbolehkan pendirian menara masjid. Indonesia, katanya, juga lebih baik dari Perancis yang masih mempersoalkan jilbab, dan lebih baik dari Denmark, Swedia dan Norwegia yang tak menghormati agama karena di sana ada UU perkawiman sejenis.
“Agama mana yang memperkenankan perkawinan sejenis? Akhirnya kembali kepada bangsa Indonesia dan kaum muslimin sendiri yang harus sadar dan tegas, membedakan mana HAM yang benar humanisme dan mana yang sekedar weternisme,” pungkasnya. (suaramerdeka.com, 30/5/2012)