Peringkat ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi Ibukota yang tinggi, serta penerimaan asli daerah dan posisi likuidasi keuangan daerah yang tinggi.
Kini, rencana Pemerintah Jakarta menerbitkan surat utang atau obligasi daerah dapat segera terwujud karena hasil peringkat kredit atau rating AA+ ini. Bila hal itu terjadi, Jakarta merupakan daaerah penerbit obligasi pertama di Indonesia.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menuturkan, penugasan pemeringkatan atas Provinsi DKI Jakarta dibiayai sepenuhnya Bank Dunia sebagai bantuan bagi Indonesia untuk mendukung pemerintah daerah yang memerlukan sumber pendanaan pembangunan sehingga dapat memiliki akses terhadap kredit dan menjamin independensi dari hasil pemeringkatan.
Dalam melakukan pemeringkatan ini, Pefindo melakukan analisa terhadap tujuh elemen utama. Antara lain ekonomi, fleksibilitas anggaran, kinerja anggaran, posisi likuiditas, posisi utang, kewajiban bersyarat serta pengelolaan keuangan.
"Dalam penilaian atas pengelolaan keuangan DKI Jakarta, metodologi pemeringkatan mencakup penganggaran, investasi jangka panjang dan perencanaan keuangan, transparansi atas laporan keuangan, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan dana cadangan dan utang daerah, pengelolaan atas BUMD serta pengelolaan resiko eksternal," kata Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 30 Mei 2012.
Namun, ia mengaku bahwa peringkat tinggi ini masih dibatasi dengan tingginya kebutuhan investasi untuk infrastruktur, kurangnya sistem pengelolaan hutan akibat belum adanya Debt Management Unit (DMU).
Obligor yang memiliki peringkat AA, lanjut Fauzi, dinilai memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang, dibandingkan obligor Indonesia lainnya. Sedangkan tanda + menunjukkan peringkat yang diberikan relatif kuat akan berdampak positif terhadap DKI Jakarta yang berencana menerbitkan obligasi daerah di tahun ini.
"Dengan hasil pemeringkatan AA+ stable, serta didukung rekomendasi Kementerian Dalam Negeri dan persetujuan dari Kementerian Keuangan, DKI siap untuk menerbitkan obligasi daerah yang merupakan penerbitan obligasi daerah pertama di Indonesia," tutur Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI, Sukri Bey menambahkan, penyelenggaraan keuangan daerah DKI Jakarta telah diaudit dua lembaga yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Perfindo. Pada 2009, dari hasil pemeriksaan lembaga Standard and Poors, Jakarta setara dengan Kota Istanbul dan Budaphest.
"Nah, ketika kami ingin diaudit lagi, maka harus menggunakan lembaga rating resmi yang ditunjuk Bank Dunia. Akhirnya, Bank Dunia menunjuk Perfindo," kata Sukri.
Menurutnya, beberapa hal yang diaudit untuk peringkat atau rating ini adalah performan, atau kinerja keseluruhan. Ternyata, hasil audit Perfindo cukup baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada Pemprov DKI Jakarta saat mengeluarkan obligasi daerah.
"Artinya, investasi bisa terus meningkat dengan pemeringkatan yang baik ini. Kepercayaan investor dalam dan luar negeri sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota Jakarta," ujarnya.
Sebagai contoh, Sukri menjelaskan, proyek Mass Rapid Transit. Karena Jakarta dinilai baik dalam keduanya, maka diberikan bantuan pinjaman dari Jepang. "Jadi, kalau tanpa kepercayaan, mana mau orang kasih pinjaman begitu besar jumlahnya kepada kami," tuturnya. (asp/viva)