Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman,
bersama dengan PPI Berlin, dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman,
menolak kedatangan Komisi 1 DPR-RI yang datang ke Jerman. Untuk
mendiskusikan dan merumuskan pernyataan penolakan ini, PPI juga mengajak
berbagai organisasi dan elemen masyarakat, namun ketiga organisasi
inilah yang bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Penolakan ini
disampaikan secara bersama oleh para mahasiswa-mahasiswi yang hadir di
acara tatap muka dengan para wakil rakyat. Acara tersebut berlangsung di
KBRI Berlin, dengan dihadiri oleh para anggota DPR-RI Komisi 1 beserta
keluarga dan rombongan, para pejabat dan staf KBRI-KJRI Jerman, juga
sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat setempat.
Ada pun anggota-anggota DPR yang hadir pada saat itu adalah:
H. TRI TAMTOMO, SH; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF,M.SI; Fraksi Partai Demokrat
H. HAYONO ISMAN. S.IP, Fraksi Partai Demokrat
VENA MELINDA, SE.; Fraksi Partai Demokrat
AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus; Fraksi Partai Golongan Karya
Drs. H.A. MUCHAMAD RUSLAN; Fraksi Partai Golongan Karya
IR. NEIL ISKANDAR DAULAY; Fraksi Partai Golongan Karya
TANTOWI YAHYA; Fraksi Partai Golongan Karya
YORRYS RAWEYAI; Fraksi Partai Golongan Karya
LUTHFI HASAN ISHAAQ, MA; Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Sebelum pernyataan dikeluarkan, seorang
mahasiswa sempat mengutarakan pertanyaan retoris untuk menyentil
kedatangan Komisi 1, antara lain mempertanyakan sikap anggota DPR yang
senang berbondong-bondong keluar negeri bak orang desa rindu ke kota,
apalagi dengan ekstra membawa keluarga dan rombongan yang dipastikan
akan mengganggu kinerja perwakilan RI setempat, misalnya yang paling
nyata adalah pelayanan imigrasi. Perlu diperhatikan, setiap keluarga
tamu negara mendapat pelayanan yang sama dengan tamu negara yang
sebenarnya. Dengan sumber daya KBRI yang terbatas, apa lagi dengan
dikuranginya anggaran untuk perwakilan RI oleh Pusat sebanyak 37%, maka
bisa dibayangkan betapa terganggunya kinerja perwakilan RI yang
kedatangan rombongan wisatawan negara. Kunjungan kerja tentu saja baik, selama itu transparan, efektif, dan efisien. Mengikuti rentetan pertanyaan retoris tersebut, pernyataan pun kemudian dikeluarkan.
Dalam pernyataan penolakanya, PPI Jerman, PPI Berlin, dan NU menuntut tiga hal, yaitu transparansi, laporan, dan pengertian dari para wakil rakyat, yang mana dalam pernyataan mereka dijabarkan sebagai berikut:
- Transparansi dari setiap anggota DPR RI mengenai agenda kunjungan ke luar negeri beserta biaya yang akan dikeluarkan. Informasi tersebut harus dipublikasikan paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan.
- Melaporkan hasil kunjungan tersebut kepada rakyat melalui website DPR RI dan media massa.
- Pengertian Ibu Bapak wakil rakyat untuk tidak menghamburkan uang rakyat dengan terbang ribuan kilometer untuk Rapat Dengar Pendapat dengan KBRI dan KJRI. Hal ini bisa dilakukan lewat tele-konferens, atau ketika pejabat-pejabat KBRI dan KJRI berada di Jakarta.
Melihat rendahnya urgensi kunjungan dan dana sebesar 3,1 miliar Rupiah
yang telah dikeluarkan untuk membiayai perjalanan ini, PPI Jerman, PPI
Berlin, dan NU Cabang Istimewa Jerman sepakat untuk menolak kedatangan
Ibu Bapak Wakil Rakyat beserta keluarga dan rombongannya. Apabila ingin menanggapi, para anggota DPR yang hadir saat itu dipersilakan untuk melayangkan tanggapannya ke: contact@ppi-jerman.org
Setelah pembacaan pernyataan selesai, para mahasiswa yang tergabung
dalam PPI, bersama dengan perwakilan NU Cabang Istimewa Jerman, sepakat
untuk mempertegas protes mereka lewat aksi walk-out. Langkah dialog
sebetulnya sudah dipikirkan; namun belajar dari pengalaman yang
terdahulu, berdialog sama sekali tidak membuahkan perbaikan berarti.
Selain itu mereka percaya, bukan diplomasi yang diperlukan Indonesia,
melainkan aksi. Dan memang sebetulnya tidak perlu banyak dilakukan
diskusi untuk memenuhi tuntutan yang disampaikan para mahasiswa kali
ini.Transparansi, Laporan, Keprihatinan. 3 hal sederhana yang seharusnya sudah dipegang baik-baik oleh para Wakil Rakyat ketika mereka duduk di gedung DPR. Para mahasiswa melihat aksi protes skala kecil ini sebagai salah satu cara mengingatkan; untuk sedikit "menampar" mereka yang tertidur.
Selain itu mereka berharap agar aksi ini dapat menjadi renungan bagi para anggota DPR supaya lebih serius dalam menjalankan amanah yang telah mereka terima dari rakyat. Setelah mohon diri, para mahasiwa yang tergabung dalam PPI, bersama dengan perwakilan NU, mengakhiri prosesi yang berlangsung damai tersebut dengan berjalan meninggalkan ruangan sambil dilontari tanggapan kekesalan dari orang-orang yang merasa “tertampar”. [PPIJ/PPIB]
*********
Lampiran:
Link Video Pernyataan Penolakan