ResistNews — Komisi Pembatasan Bensin Bertimbal (KPBB) memaparkan
perbandingan kualitas bensin sejenis premium di negara-negara
berkembang. Ternyata kualitas premium di Indonesia masuk kriteria yang
cukup rendah.
Juru bicara KPBB Ahmad Safrudin menjelaskan spesifikasi BBM di negara
Asia berbeda-beda. Negara Asia menetapkan spesifikasi BBM merujuk pada
kebutuhan standar kendaraan motor yang mereka adopsi.
"Mereka (Negara Asia) menggunakan acuan World Wide Fuels Charter untuk menetapkan spesifikasi BBM sehingga sesuai dengan persyaratan standar kendaraan bermotor di negaranya," papar Ahmad dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (30/4).
Dicontohkan Ahmad negara-negara Asia menjual BBM yang berstandar Euro
1-4. Seperti India yang mengadopsi kendaraan berstandar Euro 4 sejak
tahun 2010, dan otomatis BBM yang dikonsumsi pun menggunakan standar
Euro 4. Juga di Vietnam mengadopsi kendaraan berstandar Euro 2 yang
mengkonsumsi BBM berstandar Euro 2 pula.
"Nah, sekarang dimana posisi kualitas premium kita? Premium kita tidak dalam kategori yang memenuhi standard Euro, sekalipun Euro 1, padahal kendaraan di Indonesia sudah menggunakan standar Euro 2," tegasnya.
Ahmad ingin pemerintah mampu menaikkan kualitas premium. Apabila tidak, kata Ahmad, masyarakat akan membayar lebih mahal dengan kualitas premium yang diperoleh.
"Tentunya ini bertentangan dengan UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen," katanya.
Lebih lanjut lagi Ahmad juga menyebutkan rencana pembatasan BBM bagi kendaraan 1500 cc ke atas yang saat ini akan dilancarkan pemerintah dinilai bukan solusi yang cerdas.
"Itu diskriminatif dan rumit pengawasannya, dan juga membuka peluang terjadinya manipulasi pemanfaatannya. Disparitas harga akan menciptakan peluang penyalagunaan BBM, sehingga BBM bersubsidi digunakan oleh yang tidak berhak," tutupnya.
Pada intinya, dia mengatakan harus adanya adjustment kualitas BBM apabila ada kenaikan BBM nantinya serta adanya transparansi pemerintah terkait harga pokok produksi BBM. (nob)
"Mereka (Negara Asia) menggunakan acuan World Wide Fuels Charter untuk menetapkan spesifikasi BBM sehingga sesuai dengan persyaratan standar kendaraan bermotor di negaranya," papar Ahmad dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (30/4).

"Nah, sekarang dimana posisi kualitas premium kita? Premium kita tidak dalam kategori yang memenuhi standard Euro, sekalipun Euro 1, padahal kendaraan di Indonesia sudah menggunakan standar Euro 2," tegasnya.
Ahmad ingin pemerintah mampu menaikkan kualitas premium. Apabila tidak, kata Ahmad, masyarakat akan membayar lebih mahal dengan kualitas premium yang diperoleh.
"Tentunya ini bertentangan dengan UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen," katanya.
Lebih lanjut lagi Ahmad juga menyebutkan rencana pembatasan BBM bagi kendaraan 1500 cc ke atas yang saat ini akan dilancarkan pemerintah dinilai bukan solusi yang cerdas.
"Itu diskriminatif dan rumit pengawasannya, dan juga membuka peluang terjadinya manipulasi pemanfaatannya. Disparitas harga akan menciptakan peluang penyalagunaan BBM, sehingga BBM bersubsidi digunakan oleh yang tidak berhak," tutupnya.
Pada intinya, dia mengatakan harus adanya adjustment kualitas BBM apabila ada kenaikan BBM nantinya serta adanya transparansi pemerintah terkait harga pokok produksi BBM. (nob)