Wednesday, 28 March 2012
Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Umum AKI Sudarto, dirinya geram dengan sikap BP Migas yang tidak memberi porsi kontraktor lokal terhadap proyek-proyek minyak dan gas (migas) di tanah air.
"Mereka (BP Migas) lebih memilih kontraktor asing yang dianggap lebih berpengalaman, sementara persentase kontraktor lokal sangat kecil kurang dari yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan," kata Sudarto ketika ditemui di sela Seminar dan Rapat Anggota 2012 AKI di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Diungkapkannya, ada kewajiban BP Migas memberi porsi kontraktor lokal sebesar 30% dari tiap proyek Migas yang tercantum dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) No.007 tahun 2011 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.
"Padahal kami kontraktor lokal sangat optimis dapat kecipratan proyek konstruksi di sektor migas tahun ini yang mencapai Rp 125 triliun. Kalau jatah kami 30% minimal kami kontraktor dalam negeri dapat memperoleh Rp 31,2 triliun, tapi ternyata porsinya lebih diberikan oleh BP Migas kepada perusahaan asing," ungkapnya.
Mendapati diskriminasi BP Migas ini, Sudarto bukan hanya diam saja, mulai kirim surat berkali-kali namun tidak ada jawaban.
"Sampai saya datang langsung ke kantor BP Migas. Seperti dua hari lalu saya ke sana, saya disuruh tunggu di lantai 35. Dan 'bos' BP Migas di lantai 40. Namun setelah menunggu lama, tidak satupun 'bos' BP Migas menemuinya. Saya telepon tidak dijawab," ujarnya.
"Kami bukan pengemis, kami ingin BP Migas adil, beri kami porsi sesuai aturan, jangan asing terus diistimewakan. Kami juga bukan tidak mampu dan tidak berpengalaman, banyak proyek yang kami garap dengan PLN, Pertamina dan lainnya," tandas Sudarto. (dtk)