Libya: Tak Akan Lagi Jadi 'Negara 'Arab'

ResistNews - Minggu ini Dewan Transisi Nasional Libya mengeluarkan "Draft Piagam Konstitusi"—semacam undang-undang sementara untuk negara ini segera setelah jatuhnya Gaddafi.
The Project on Middle East Democracy telah membuat catatan beberapa ketentuan khusus yang ada dalam konstitusi itu, namun masih membandingkan dengan konstitusi Libya yang dikeluarkan pada tahun 1969, tak lama setelah revolusi Gaddafi.
Pasal 1 dari konstitusi 1969 mengatakan:
"Libya adalah sebuah republik Arab, demokratis, dan bebas di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat Libya adalah bagian dari bangsa Arab. Tujuan mereka adalah persatuan Arab yang menyeluruh. Wilayah Libya adalah bagian dari Afrika. Nama negara adalah Republik Arab Libya. "
Sedangkan Pasal 1 draft Dewan Transisi Nasional Libya dimulai:
"Libya adalah sebuah negara demokratik yang independen dimana rakyat adalah sumber otoritas ..."
Tidak ada penegasan sama sekali dalam dokumen ini bahwa Libya adalah sebuah "negara Arab", dan ini tentu bukan sebuah kesengajaan. Nasionalisme dan pan-Arabisme era Gaddafi telah berakhir.
Ini juga merupakan pengakuan atas keragaman negara—khususnya kaum Berber. Namun tidak seperti Maroko (yang kini telah mengakui Amazigh sebagai bahasa resmi), bahasa Arab akan tetap menjadi satu-satunya bahasa resmi di Libya.
Sebuah pertanyaan yang banyak diperdebatkan adalah sejauh mana Dewan Transisi Nasional Libya akan memiliki karakter Islam. Pasal 1 dokumen NTC mengatakan "Islam adalah agama negara", meskipun harus dicatat bahwa konstitusi 1969 "milik" Gaddafi juga mengatakan hal yang sama (seperti halnya konstitusi kebanyakan negara Arab). (af/albab/eramuslim.com)