Sunday, 7 August 2011
JAKARTA (ResistNews) - Menawarkan Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Capres dirasakan tidak etis, karena pihak pengusung secara sadar mengabaikan fakta politik yang telah ditetapkan DPR. Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dengan menegaskan bahwa sudah ada akta politik yang memosisikan SMI sebagai sosok yang berpotensi punya masalah hukum. "Sidang Paripurna DPR merekomendasikan kepada penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap SMI terkait dengan tanggungjawabnya dalam skandal Bank Century. Kita semua tahu bahwa proses hukum mega skandal terkatung-katung alias diambangkan. Otomatis SMI menjadi sosok yang masih tersandera karena tidak berjalannya proses hukum Skandal Bank Century," ujar Bambang Soesatyo (BS) kepada Nonblok.Com di Jakarta, Minggu (7/8).
Bambang pun mempertanyakan kelayakan SMI menjadi kandidat Capres. "Pada waktunya nanti, saya berharap KPU memerhatikan masalah ini. Kita harus belajar dari almarhum Gus Dur yang pada akhirnya bisa menerima penolakan KPU atas pencalonannya sebagai Capres pada 2009 karena alasan tidak memenuhi syarat," kata BS.
Sebagaimana dipahami, persyaratan Capres juga mencantumkan syarat tentang bersih secara hukum. Dalam arti, tidak mempunyai masalah hukum atau berpotensi punya masalah hukum di kemudian hari.
Terlepas dari setuju-tidak setuju atau suka tidak suka, lanjut BS, partai yang mengusung SMI tentu mencatat dengan baik fakta politik tentang posisi SMI. Sehingga, menawarkan SMI sebagai Capres dirasakan kurang etis karena menawarkan kepada Rakyat Indonesia kandidat Capres yang berpotensi punya masalah hukum.
"Sebagian masyarakat kita memang merasa sudah dilecehkan, sehingga ada yang berseloroh bahwa partai pengusung SMI hanya mencari sensasi melalui kontroversi," pungkas BS. (nonblok.com)
Bambang pun mempertanyakan kelayakan SMI menjadi kandidat Capres. "Pada waktunya nanti, saya berharap KPU memerhatikan masalah ini. Kita harus belajar dari almarhum Gus Dur yang pada akhirnya bisa menerima penolakan KPU atas pencalonannya sebagai Capres pada 2009 karena alasan tidak memenuhi syarat," kata BS.
Sebagaimana dipahami, persyaratan Capres juga mencantumkan syarat tentang bersih secara hukum. Dalam arti, tidak mempunyai masalah hukum atau berpotensi punya masalah hukum di kemudian hari.
Terlepas dari setuju-tidak setuju atau suka tidak suka, lanjut BS, partai yang mengusung SMI tentu mencatat dengan baik fakta politik tentang posisi SMI. Sehingga, menawarkan SMI sebagai Capres dirasakan kurang etis karena menawarkan kepada Rakyat Indonesia kandidat Capres yang berpotensi punya masalah hukum.
"Sebagian masyarakat kita memang merasa sudah dilecehkan, sehingga ada yang berseloroh bahwa partai pengusung SMI hanya mencari sensasi melalui kontroversi," pungkas BS. (nonblok.com)